Pengamat: Jokowi Harus Evaluasi Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dinilai harus mengevaluasi aksi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

"Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden", kata Umam dilansir dari Kompas.com (6/3/2021).

Moeldoko dinilai telah menunggangi Partai Demokrat yang tengah berkonflik untuk kemudian menduduki posisi ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan kubu yang kontra terhada Ketua Umum Partai Demokrat AGus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan. Sebabnya jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

Dalam KLB tersebut Moeldoko pun menyatakan menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan berterima kasih kepada para peserta KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, karena telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan Terima Kasih, dan itu saya terima", papar Moeldoko dalam pidatonya tersebut.

Video Editor: Mukhammad Rengga